Ketua, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepri Johanes Kennedy Aritonang, menyambut baik kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyetujui dan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Dewan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun.

Namun pria yang akrab disapa Jhon itu mengatakan, pengusaha masih bersikap menunggu bergulirnya peran DK dalam menyokong kebijakn pemberlakuan FTZ di BBK. "Sekarang Ketua DK diharapkan segera membentuk Dewan Pengelola Kawasan, " ujar bos Panbil Industrial Estate itu ketika dihubungi Tribun, Selasa (13/5).

John, juga menyatakan setuju apabila pengusaha dimasukkan dalam Tim Advisory DK FTZ BBK yang akan dibentuk oleh Ketua DK, yakni Gubernur Kepri Ismeth Abdullah. Tugas Tim Advisory adalah memberikan masukan kepada Ketua DK.

Sebelumnya Ismeth mengatakan, keanggotaan DK FTZ BBK terdiri atas Gubernur, unsur kepolisian, angkatan laut, korem, kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia, bea cukai, pertanahan, perpajakan, kejaksaan, bupati, dan walikota.

"Penempatan Kadin sebagai reprentasi pengusaha dalam advisory council sudah tepat,"ujar John. Ia berharap DK dan segenap lembaga pendukungnya segera berbenah.

Ketua Kadin Kota Batam Nada Faza Soraya mengusulkan agar selain pengusaha, sebaiknya akademisi juga dilibatkan dalam tim advisory. Selain itu ia mendesak pemerintah mutlak membongkar birokrasi yang selama ini dianggap menghambat gerak program usaha.

Ia berharap birokrasi yang tidak berbelit agar tercipta iklim sehat berinvestasi. Sehingga negara luar pun percaya untuk menanamkan modalnya.

Nada sendiri sejak awal tak mempermasalahkan bentuk kawasan dengan nama FTZ., Free Port Bounded Zona ataupun Cluster. " Asal Kepatian hukum itu jelas. Kita minta itu," ujarnya. Intinya, kata dia, dengan birokrasi yang ringkas akan tercipta iklim berinvestasi sehat sehingga negara luarpun percaya menanamkan modalnya di BBK.

Sebagaimana yang diketahui, saat ini di Kepri sudah 55 negara yang menanamkan investasinya di 22 kawasan industri dengan total investasi sebesar 9 miliar dolar AS.

Sumber : (Tribun Batam, 14 Mei 2008)